Saturday, 20 March 2010

Ulama Teluk Tegaskan Prakarsa Perdamaian Arab Batal

Sangat ditunggu tindakan berani para pemimpin arab dan negara islam...



--------------------------------

Kuwait – Infopalestina: Asosiasi Ulama Syariat di Dewan Negara Kerjasama Teluk mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada legalitas syariat Islam dalam prakarsa perdamaian dengan Israel. Mereka menegaskan bahwa aksi bangsa Arab dan Negara-negara Islam untuk membela tempat suci adalah kewajiban syariat. Mereka menyerukan Negara-negara Arab yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara teluk untuk mengefektifkan lembaga-lembaga penekan yang mereka miliki.

Asosiasi Ulama ini menegaskan dalam keterangannya kemarin Jumat (19/3) yang salinannya diterima oleh Infopalestina bahwa bangsa Arab dan Islam dituntut secara syariat wajib bergerak dan mengeluarkan pernyataan secara keras melawan tindakan Israel dan mendoakan warga Palestina terutama di Al-Quds. Mereka menegaskan bahwa jihad saat ini hukumnya sudah wajib ain bagi setiap muslim. Jika itu tidak bisa dilalukan karena halangan maka harus berjihad dengan harta yang tidak boleh ditawar dan tidak bisa dihalangi.  

Keterangan menegaskan, “Pemerintah Arab dan Negara-negara Islam saat ini memiliki kewajiban dan tanggungjawab secara agama, politik dan sejarah. Mereka harus bergerak dan mempengaruhi keputusan politik. Sebab sebenarnya mereka bisa berbuat banyak dalam segi politik, tekanan dalam perdagangan, ekonomi karena kepentingan Amerika dan Eropa dengan Negara Arab dan dunia Islam lebih besar dari pada kepentingan mereka dengan Israel,” tegasnya. 

Para ulama itu juga menegaskan pentingnya menganulir Prakarsa Perdamaian Arab dengan Israel. “Pemerintah Arab kita  mampu menganulir prakarsa perdamaian mereka dengan Israel sebab selama ini hanya menghadapi arogansi Israel. Secara syariat, prakarsa damai ini tidak lagi memiliki tempat di dalam timbangan syariat. Sebab perdamaian berkelanjutan dengan Israel pada saat sebagian negeri Islam mereka jajah hukumnya haram secara syariat. Sebab haram hukumnya mengakui keberadaan penjajah di negeri Islam secara berkelanjutan. Hak seorang muslim masih terkait dengan tanah yang dijajah itu. Jika tanah itu adalah tanah haram seperti Al-Quds maka hal itu lebih keras lagi haramnya.

“Dewan Kerjasama Negara Teluk khususnya harus mempertegas sikap mereka dalam kondisi seperti ini. Saat ini mereka dituntut untuk melakukan tekanan kepada Negara-negara yang berkuasa,” pungkas keterangan asosiasi ulama Teluk. (bn-bsyr)


sumber : infopalestina




artikel terkait :
fatwa al-Albani terkait boikot israel


No comments:

Post a Comment