Tidak Syar'inya Bank Syariah??

Kali ini saya mencoba mengomentari poin lain dari buku "Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia" (TSBSI), yaitu tentang kritik terhadap praktik bank syariah. Saya komentari tidak terlalu detail karena rasanya justru jadi makin membingungkan bagi mereka yang tidak mendalami bank syariah. Intinya, bank syariah di Indonesia dan di dunia telah melewati diskusi para ulama besar yang kredibel.

Sayangnya, para pengkritik bank syariah sepertinya belum pernah duduk bersama dengan para ulama yang telah mengesahkan bank syariah di berbagai negara sehingga ulasan mereka tentang ketidaksyar'i-an bank syariah terlihat kurang komprehensif (setidaknya itu yg saya dapatkan dari TSBSI).

Beberapa hal yang perlu dikritisi dari buku "Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia" (TSBSI) adalah sbb:

1. "Dilihat dari sudut pandang syariah, sebagaimana juga telah diuraikan di atas, baik penerapan bunga maupun penggunaan promissory note (uang kertas -saya), apalagi semata-mata berupa byte komputer, sebagai alat tukar, haram hukumnya. Maka konsekuensi logisnya, bila perbankan ingin "diterima oleh syariah", maka kedua elemen tersebut harus "dilegalkan" " (hlm. 164)

Melalui ungkapan ini dapat ditangkap bahwa TSBSI menganggap bank syariah tidak syar'i karena masih menggunakan uang kertas. Masalah ini telah dibantah melalui postingan sebelumnya. Silahkan cek ke sini.

2. TSBSI mengatakan di hlm.173 bahwa akad wadiah yang ada sekarang di bank syariah tidak syar'i karena wadiah (titipan) tersebut melegalkan bank untuk "merampas" hak kepemilikan uang titipan nasabah untuk diputar, dan bonusnya diberikan tanpa hitungan yang jelas sehingga dianggap menzhalimi nasabah.

Hal ini sebenarnya bukan masalah, karena ketika melakukan akad wadiah, nasabah telah setuju mengizinkan bank memutar dana titipan mereka dengan tambahan syarat bahwa tidak ada bonus pasti (karena akadnya wadiah bukan mudharabah). Selain itu nasabah mendapat keuntungan karena uangnya dijaga oleh bank dan bisa menggunakan berbagai fasilitas dari bank. Bagaimana mungkin hal ini dikatakan kezhaliman terhadap nasabah.

3. Di hlm. 178-179 dikatakan terkait akad murabahah (jual beli) yg dilakukan bank syariah, "Kalau harga rumah tersebut di pasaran saat itu Rp 100 juta, mengapa bank menjualnya seharga Rp 200 juta (dengan cicilan -saya), artinya keuntungan 100% - yang jelas tidak beralasan dan sangat memberatkan"

Sepemahaman saya, dalam Fikih tidak diperlukan alasan khusus bagi seorang penjual untuk mengambil keuntungan berapa persen pun. Jika pembeli tidak menyukai harga dari penjual, ia bisa mencari penjual lain. Tentu sangat tidak tepat mengatakan bahwa praktik murabahah bank syariah saat ini "sangat memberatkan" nasabah. Namanya orang bisnis, terserah mengambil untung berapa pun. Asal jual belinya dilakukan dengan ridho sama ridho. Ini bedanya dengan akan ribawi. Akad ribawi walaupun ridho sama ridho hukumnya haram, karena dalilny tegas. Tapi jual beli adalah sesuatu yang halal, dan tentang persentase keuntungan tidak ada aturannya dalam Islam.

4. Ketika membahas tentang syirkat (usaha bersama), TSBSI mengatakan bahwa dalam Islam syirkat tidak mengenal pemegang saham mayoritas, dan tidak mengenal pembagian profit/deviden di akhir tahun (hlm. 192)

Tentu hal ini merupakan klaim sepihak TSBSI, dan TSBSI juga tidak mencantumkan dalil yang tegas dari al-Quran maupun as-Sunnah mengenai hal ini. TSBSI hanya mengutip tidak langsung ulasan Imam Malik dalam al-Muwatta dan melakukan tafsir versinya. Sangat penting diketahui bahwa masalah muamalat adalah masalah yang sangat longgar dalam Islam, sehingga dikatakan "al-'adah muhakkamah", adat itu bisa menjadi hukum. Oleh karenanya tidak bisa diklaim bahwa praktik syirkat (musyarakah) yang ada di industri perbankan syariah sekarang tidak syar'i hanya karena hal-hal tersebut di atas.

Segini aja deh.. , menyambut maghrib.. :)

Wallahu a'lam

 

Artikel terkait: Tidak Syar'inya Dinar Syariah